INDOUPTODATE.ID – Kabar gembira bagi masyarakat pengguna gas bersubsidi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga LPG 3 kg tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa stok nasional saat ini berada dalam posisi aman.
Kepastian ini disampaikan Bahlil usai memberikan keterangan pers terkait penemuan gas raksasa di Kalimantan Timur. Ia menjamin harga si “tabung melon” tetap berada pada level yang sama demi menjaga daya beli masyarakat.
“Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional. Dipastikan harganya tidak ada kenaikan, flat,” tegas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Komitmen Subsidi Sejak 2007
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan menahan harga LPG 3 kg merupakan langkah konsisten pemerintah, selaras dengan kebijakan pada BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Sejak program konversi ke LPG 3 kg diluncurkan pertama kali pada tahun 2007, pemerintah memang belum pernah menaikkan harga jual komoditas vital tersebut.
Baca juga:
[Pemerintah Tambah Kuota LPG 3 Kg 350.000 Ton]
[Antisipasi Dampak Geopolitik, Pemprov DKI Perketat Distribusi LPG 3 Kg]
Menata “Permainan Harga” di Lapangan
Meskipun harga resmi dari pemerintah tidak naik, Bahlil tidak menampik adanya fluktuasi harga yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Ia mengakui masih ditemukan adanya praktik permainan harga yang dilakukan oleh oknum di tingkat distributor maupun pangkalan.
“Yang ada, harga itu dimainkan di distributor dan pangkalan. Itu yang mau saya tata agar subsidi tepat sasaran,” ungkapnya.
Transformasi Distribusi: Pengecer Jadi Subpangkalan
Sebagai upaya pembenahan, pemerintah terus mengevaluasi sistem distribusi. Mengacu pada pengalaman Februari 2025 lalu, kebijakan penghapusan pengecer sempat memicu antrean panjang yang meresahkan warga.
Belajar dari kondisi tersebut, pemerintah kini mengusung solusi yang lebih adaptif:
Pendataan Ulang: Menata kembali jalur distribusi dari hulu ke hilir.
Integrasi Pengecer: Mengajak para pengecer untuk mendaftar secara resmi menjadi subpangkalan.
Kendali Harga: Melalui sistem subpangkalan, pemerintah berharap pengawasan harga di tingkat akhir menjadi lebih terkendali dan tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu.
Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai permainan harga sekaligus memastikan kelancaran pasokan energi di seluruh pelosok Indonesia. (ACB)
