INDOUPTODATE.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pemerintah pusat memperkuat kemandirian industri pertahanan maritim nasional dengan menjadikan PT PAL Indonesia sebagai pilar utama pembangunan sektor tersebut. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dalam masa reses ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komite II DPD RI yang menjadi mitra BUMN itu menegaskan bahwa penguatan industri galangan kapal nasional harus berjalan seiring dengan pembangunan yang inklusif sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat lokal.
“PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini,” ujar LaNyalla.
Ketua DPD RI ke-5 itu mengungkapkan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan kepada Presiden beserta kementerian terkait guna memperkuat industri pertahanan maritim nasional.
Salah satu poin utama yang disorot adalah perlunya ketegasan pemerintah dalam menyerap produk dalam negeri. Menurutnya, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh institusi negara, seperti TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), harus secara konsisten memprioritaskan produk PT PAL Indonesia demi menjaga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Selain itu, LaNyalla juga menawarkan konsep integrasi rantai pasok industri maritim melalui skema Public-Private-People Partnership (4P). Menurutnya, kolaborasi pembangunan tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga harus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kemitraan strategis tidak boleh hanya berhenti pada Public-Private Partnership atau antara negara dan korporasi besar saja. Harus ada elemen ‘People’ di dalamnya. Melalui skema 4P, PT PAL sebagai BUMN, pemerintah, swasta, dan masyarakat—termasuk UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur serta tenaga kerja daerah—harus berkolaborasi. Ini adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata,” tegasnya.
LaNyalla juga menilai dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memperkuat kapasitas PT PAL, terutama dalam pengembangan proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan kapal selam dan kapal fregat berteknologi tinggi.
Tak hanya itu, ia meminta pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi yang masih menjadi hambatan bagi daya saing industri galangan kapal nasional. Menurutnya, insentif fiskal serta perlindungan hukum terhadap industri komponen maritim dalam negeri perlu diperkuat agar struktur biaya produksi PT PAL mampu bersaing di pasar internasional.
Di sisi lain, LaNyalla juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor industri perkapalan. Ia berharap negara memberikan dukungan maksimal terhadap sinergi riset dan pengembangan (R&D) antara PT PAL dengan perguruan tinggi guna mencegah hengkangnya tenaga ahli perkapalan Indonesia ke luar negeri.
“Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita. Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri,” pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur M. Rizal, serta Ketua Komite Tetap KADIN Jawa Timur Santoso Tedjo. Sementara dari pihak PT PAL Indonesia hadir Direktur Utama Kaharuddin Djenod bersama Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, serta Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Briljan Gazalba. (CBE)
