INDOUPTODATE.ID – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mulai memproduksi mobil listrik secara massal paling lambat pada 2028. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menguras devisa negara.
Target tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Prabowo mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah membangun ekosistem industri kendaraan listrik nasional yang terintegrasi di kawasan industri Jawa Barat, tepatnya di sekitar kilometer 84 yang menghubungkan Purwakarta dan Subang.
Menurutnya, pembangunan ekosistem tersebut diarahkan untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
“Tadi saya dijelaskan ada ekosistem yang sedang dibangun untuk mobil listrik kita. Kalau tidak salah, tidak jauh dari sini, perjalanan ke Purwakarta, ke Subang, di kilometer 84 ada kompleks besar. Kita lagi bangun mobil listrik Indonesia yang kita harapkan paling lambat tahun 2028 sudah produksi besar-besaran,” ujar Prabowo.
Impor BBM Kuras Devisa hingga Rp535 Triliun
Prabowo menilai transformasi menuju kendaraan berbasis listrik menjadi langkah penting untuk mengurangi beban impor energi. Saat ini, Indonesia masih mengeluarkan devisa sekitar US$28 miliar hingga US$30 miliar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan impor BBM.
Jika menggunakan asumsi kurs Rp17.855 per dolar AS, nilai US$30 miliar tersebut setara sekitar Rp535,65 triliun.
“Karena itu kita harus berani transformasi. Dengan motor listrik, mobil listrik, bus listrik, dan sebanyak mungkin alat menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman dan lebih sejahtera,” tegasnya.
Menurut Prabowo, ketergantungan terhadap energi fosil impor tidak hanya berdampak terhadap neraca perdagangan, tetapi juga menjadi beban bagi anggaran negara.
Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik tidak hanya untuk kebutuhan transportasi masyarakat, tetapi juga untuk berbagai aktivitas produktif.
Salah satunya adalah penggunaan traktor listrik di sektor pertanian. Transformasi energi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memperkuat efisiensi sektor produktif.
Pemerintah Siapkan Ekosistem Transisi Energi
Untuk mendukung percepatan kendaraan listrik, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program transisi energi secara paralel.
Pertama, peningkatan pemanfaatan biodiesel B50. Kedua, mendorong penggunaan CNG sebagai alternatif LPG untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Ketiga, mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Prabowo menyebut pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya mencapai 30 gigawatt pada tahun ini.
“Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya mencapai 30 gigawatt. Kita akan bangun 100 gigawatt dalam empat tahun,” paparnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong PT PLN (Persero) untuk mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang memiliki kapasitas sekitar 13 gigawatt.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan listrik bagi ekosistem kendaraan listrik ke depan dapat dipenuhi dengan sumber energi yang semakin bersih dan berkelanjutan.
Indonesia Punya Modal Jadi Produsen Kendaraan Listrik
Prabowo optimistis Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik dunia.
Salah satu keunggulan Indonesia adalah ketersediaan sumber daya alam, seperti nikel, bauksit, dan tembaga yang dapat menjadi bahan baku penting bagi pengembangan baterai serta berbagai komponen kendaraan listrik.
Dengan membangun rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir di dalam negeri, pemerintah ingin Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik.
Indonesia ditargetkan mampu menjadi basis produksi kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri manufaktur nasional.
Pengembangan ekosistem tersebut juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk dan energi dari luar negeri.
Target produksi massal mobil listrik paling lambat pada 2028 pun menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk mempercepat transformasi industri otomotif nasional sekaligus mendukung agenda kemandirian energi Indonesia. (WJO)
