INDOUPTODATE.ID – Konferensi XVI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur untuk periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas dan kesinambungan organisasi. Di tengah dibukanya pendaftaran bakal calon ketua, muncul usulan agar pemilihan Ketua PWI Jatim dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jatim ditempuh melalui mekanisme aklamasi.
Usulan tersebut disampaikan M. Sholahuddin, mantan Ketua PWI Kabupaten Gresik, menyusul dibukanya pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jatim dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim pada 13–15 Oktober 2026.
Sholahuddin, yang akrab disapa Hud, menilai kepemimpinan Lutfil Hakim atau Cak Item selama lima tahun terakhir telah menunjukkan kinerja organisasi yang baik. Menurut penilaian pribadinya, tingkat kepuasan terhadap kepengurusan PWI Jatim bahkan mencapai 99 persen.
“Kalau saya menilai, tingkat kepuasan terhadap kepengurusan PWI Jatim di bawah Cak Lutfil selama ini mencapai 99 persen. Ini tentu penilaian pribadi saya, bukan hasil survei. Karena itu, rasanya untuk apa harus ada pertarungan lagi? Tinggal aklamasi dan penetapan saja, baik Ketua PWI maupun Ketua Dewan Kehormatan,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
Hud menegaskan, usulan aklamasi tersebut bukan bertujuan membatasi hak anggota lain untuk mencalonkan diri. Setiap anggota yang memenuhi persyaratan tetap memiliki kesempatan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi.
Menurut dia, aklamasi dapat menjadi pilihan apabila kepemimpinan yang berjalan dinilai berhasil dan memperoleh dukungan luas dari anggota. Mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat juga dinilai dapat memperkuat kebersamaan sekaligus menjaga kesinambungan program organisasi.
“Pandangan ini bukan soal tidak menghormati senior atau menghalangi tokoh lain untuk maju. Semua tentu punya hak sesuai AD/ART. Tetapi, kalau kepemimpinan yang ada sudah teruji dan terbukti berjalan baik dan diterima luas, mengapa tidak kita lanjutkan melalui musyawarah dan aklamasi saja?” katanya.
PWI Jatim Dinilai Berperan dalam Persatuan PWI Nasional
Bagi Hud, keberhasilan kepengurusan Cak Item tidak hanya diukur dari pelaksanaan program, kegiatan organisasi, pelayanan kepada anggota, maupun penguatan jejaring dengan para pemangku kepentingan. Ia menilai kontribusi PWI Jatim dalam menjaga persatuan organisasi wartawan di tingkat nasional juga menjadi catatan penting.
Salah satu momentum yang disorot adalah konflik dualisme kepengurusan PWI di tingkat pusat pada 2025. Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi persatuan wartawan dan kredibilitas organisasi secara nasional.
Dalam situasi itu, PWI Jawa Timur dinilai turut mengambil peran dalam mendorong rekonsiliasi yang kemudian bermuara pada penyelenggaraan Kongres Persatuan PWI pada 30 Agustus 2025.
“Menurut saya, ini justru pencapaian paling monumental. PWI Jatim bukan hanya mampu menjaga organisasinya sendiri tetap berjalan baik, tetapi juga menjadi salah satu motor persatuan ketika PWI secara nasional menghadapi persoalan serius. Tidak semua kepengurusan mendapatkan kesempatan sekaligus mampu memainkan peran sejarah seperti itu,” ungkapnya.
Mantan wartawan Jawa Pos tersebut menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi tidak cukup hanya berorientasi pada agenda rutin. Pemimpin juga dituntut mampu membangun komunikasi, membaca dinamika, serta mengambil langkah konstruktif ketika organisasi menghadapi persoalan.
Hud berpandangan, kemampuan menjaga soliditas internal sekaligus berkontribusi dalam upaya penyatuan PWI nasional merupakan modal penting bagi keberlanjutan organisasi pada periode berikutnya.
“Program kerja bisa dibuat siapa saja. Tetapi, kemampuan menjaga kepercayaan anggota dan ikut menyatukan organisasi yang sedang terbelah merupakan kualitas kepemimpinan yang tidak bisa diukur hanya dengan daftar kegiatan,” ujarnya.
Aklamasi Dinilai Tetap Sejalan dengan Demokrasi Organisasi
Hud menilai demokrasi dalam organisasi tidak selalu harus diwujudkan melalui pemungutan suara. Musyawarah untuk mencapai mufakat juga dapat menjadi mekanisme demokratis selama berlangsung secara terbuka, sesuai aturan, dan mendapatkan persetujuan peserta konferensi.
Menurut dia, pemilihan melalui kontestasi tetap diperlukan apabila terdapat perbedaan mendasar mengenai arah organisasi atau muncul sejumlah kandidat dengan dukungan yang bersaing. Namun, ketika kepemimpinan dinilai berhasil dan anggota menghendaki kesinambungan, aklamasi dapat dipertimbangkan sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan.
Pandangan serupa juga disampaikan terkait pemilihan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim. Lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga marwah organisasi, menegakkan etika profesi, serta mendorong anggota PWI menjunjung tinggi integritas jurnalistik.
Karena itu, menurut Hud, kesinambungan kepemimpinan Dewan Kehormatan layak dipertimbangkan apabila kinerjanya memperoleh kepercayaan anggota.
Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa gagasan aklamasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghilangkan hak anggota untuk mencalonkan diri maupun menentukan pilihan. Seluruh tahapan Konferensi XVI PWI Jatim tetap harus berpedoman pada AD/ART dan peraturan organisasi.
Pendaftaran Bakal Calon Ketua PWI Jatim Dibuka 13–15 Oktober
Sementara itu, Panitia Konferensi XVI PWI Jatim resmi membuka tahapan pengambilan formulir bakal calon Ketua PWI Jatim dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim periode 2026–2031 pada 13–15 Oktober 2026.
Ketua Panitia Konferensi XVI PWI Jatim, Machmud Suhermono, menjelaskan bahwa setiap bakal calon harus memenuhi tujuh persyaratan utama. Persyaratan tersebut antara lain memiliki sertifikat Wartawan Utama, pernah menjadi pengurus PWI, serta memperoleh dukungan minimal 10 persen dari anggota yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Revisi.
Berdasarkan surat PWI Pusat tertanggal 10 Oktober 2026, jumlah pemilih dalam DPS Revisi mencapai 418 Anggota Biasa. Dengan demikian, setiap bakal calon harus mengantongi sedikitnya 42 dukungan sah.
Adapun penyerahan berkas pencalonan dijadwalkan berlangsung pada 15–20 Oktober 2026 di Sekretariat PWI Jatim, Jalan Taman Apsari Nomor 15–17, Surabaya. Panitia juga tetap membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu.
Tahapan administrasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses pencalonan berjalan tertib dan sesuai ketentuan organisasi.
Hud berharap Konferensi XVI PWI Jatim tidak sekadar menjadi arena pemilihan ketua, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan mempertahankan capaian organisasi selama lima tahun terakhir.
Ia menilai pengalaman PWI Jatim dalam menghadapi dinamika internal serta berkontribusi terhadap upaya persatuan PWI nasional dapat menjadi modal untuk melanjutkan penguatan organisasi.
“Kalau selama ini kita sudah memiliki kepemimpinan yang baik, solid, dan mampu membawa PWI Jatim ikut mengukir sejarah persatuan PWI, tentu itu patut dipertahankan. Bagi saya, aklamasi bukan kemunduran demokrasi, melainkan bentuk hakikat dan makrifat dalam berorganisasi,” pungkasnya. (KRM)
